Kuningan, 15 Februari – Tekad untuk menjadikan organisasi politik yang solid, tertib, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat kembali ditegaskan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan dalam agenda konsolidasi internal yang berlangsung penuh keseriusan. Pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi biasa, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh elemen organisasi siap bekerja secara nyata, terarah, dan profesional.
Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak cukup hanya dengan struktur yang tersusun rapi. Yang jauh lebih penting adalah komitmen dan integritas setiap pengurus dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jabatan dalam organisasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi amanah yang menuntut dedikasi, kedisiplinan, serta konsistensi dalam bergerak.
Ia mengingatkan bahwa setiap nama yang tercantum dalam kepengurusan harus benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak partai. Tidak boleh ada peran yang hanya simbolik tanpa kontribusi nyata. Organisasi yang ingin tumbuh besar dan dipercaya masyarakat harus diisi oleh kader yang aktif, responsif, serta memiliki semangat kolektif untuk memperjuangkan visi bersama.
Salah satu agenda penting dalam konsolidasi tersebut adalah percepatan penyelesaian legalitas organisasi. Proses administrasi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM menjadi prioritas utama agar Gerakan Rakyat memiliki landasan hukum yang kuat dan sah. Kepastian hukum ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai fondasi agar setiap langkah organisasi memiliki legitimasi resmi dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
Selain itu, pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga terus didorong agar seluruh struktur di tingkat cabang memiliki pengakuan formal. Beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masih dalam proses melengkapi izin domisili sekretariat. Ketua DPD mengajak seluruh pengurus untuk bekerja secara kolektif dan mempercepat proses ini demi kelancaran aktivitas organisasi ke depan.
Semangat pengabdian terlihat dari langkah Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, yang menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Tindakan ini mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab dalam membangun organisasi dari tingkat akar rumput. Ia juga menyatakan kesiapan untuk memperluas jaringan anggota melalui rekrutmen aktif dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.
Penguatan basis anggota menjadi salah satu strategi utama yang dibahas dalam konsolidasi. Organisasi yang kuat lahir dari proses kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan. Rekrutmen bukan sekadar menambah jumlah anggota, melainkan membangun kader yang memahami nilai perjuangan, memiliki loyalitas, dan siap berkontribusi secara nyata. Dengan anggota yang solid dan terorganisir, Gerakan Rakyat akan memiliki daya dorong yang lebih besar dalam menjalankan program-programnya.
Ustad Yogi dalam forum tersebut menegaskan bahwa loyalitas terhadap organisasi harus diwujudkan melalui tindakan konkret. Kehadiran dalam rapat, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kesiapan menjalankan program kerja merupakan bukti komitmen yang sesungguhnya. Organisasi hanya akan berkembang apabila seluruh pengurus memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Sementara itu, Agus Suryo menyoroti pentingnya profesionalisme dalam tata kelola internal. Ia mengingatkan bahwa sebelum memperluas pengaruh politik, organisasi harus memastikan administrasi tertata dengan baik, fungsi setiap bidang berjalan optimal, dan fasilitas kesekretariatan memadai. Ketertiban internal akan meningkatkan kredibilitas partai di mata masyarakat serta memperkuat citra sebagai organisasi yang tertib dan terpercaya.
Ia juga mendorong agenda pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan organisasi. Dengan keseragaman pemahaman, setiap keputusan dapat diambil secara terukur dan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Yadi menambahkan bahwa badan sosial partai perlu memiliki kejelasan legalitas agar kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan dengan dasar hukum yang kuat. Gerakan Rakyat diharapkan tidak hanya aktif dalam dinamika politik, tetapi juga hadir secara nyata membantu masyarakat melalui program sosial yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dewan Penasehat H. Ali mengingatkan pentingnya menjaga amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap kader wajib menjalankan tugas sesuai AD/ART serta menjaga soliditas internal. Percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan juga dinilai strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat struktur organisasi secara menyeluruh.
Hasil konsolidasi menyatakan bahwa struktur kepengurusan DPD telah terbentuk lengkap dan kini memasuki tahap finalisasi administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas formal yang mempertegas keberadaan organisasi.
Setiap bidang diwajibkan menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Agenda pendalaman AD/ART akan segera dilaksanakan guna memastikan seluruh pengurus memahami peran serta tanggung jawabnya secara komprehensif.
Melalui langkah konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan menunjukkan keseriusan membangun organisasi yang solid, legal, dan profesional. Dengan fondasi hukum yang kuat serta komitmen kolektif yang terjaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjadi kekuatan politik yang kredibel, berintegritas, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.