Tokoh politik Anies Baswedan menyerukan perlunya pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional setelah banjir dan longsor hebat melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada rumah warga, lahan pertanian, fasilitas umum, dan infrastruktur vital, sehingga penanganan oleh pemerintah daerah saja dinilai tidak memadai. Penetapan status bencana nasional menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi bantuan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan masyarakat yang menjadi korban bencana. Ia mendengar berbagai cerita memilukan, mulai dari keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang harus berhenti bersekolah sementara karena sekolah mereka rusak atau terendam banjir, hingga petani yang lahan pertaniannya tertimbun lumpur dan kayu. Pengalaman ini menunjukkan bahwa bencana ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mampu ditangani secara lokal.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar prosedur administratif. Status ini memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya lebih luas, termasuk logistik, tenaga medis, dan dukungan pemulihan infrastruktur. Dengan status resmi, bantuan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Lebih lanjut, status bencana nasional menjadi pengakuan resmi pemerintah atas skala kerusakan dan dampak yang dialami masyarakat. Hal ini mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, serta organisasi internasional bila diperlukan. Dengan koordinasi yang efektif, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup bantuan jangka pendek serta perencanaan pemulihan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini juga menjadi alasan kuat untuk menetapkan status bencana nasional. Bantuan yang terkoordinasi memungkinkan sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik pulih lebih cepat. Hal ini mengurangi kerugian ekonomi yang lebih luas, meminimalkan risiko kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status bencana nasional juga membantu masyarakat terdampak kembali beraktivitas normal, anak-anak kembali bersekolah, dan usaha lokal dapat beroperasi kembali.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur tahan bencana, program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional yang dapat memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Dukungan ini sangat penting, terutama di daerah yang paling parah terdampak. Kolaborasi multi-sektor membuat proses pemulihan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh, sehingga masyarakat dapat pulih lebih cepat.
Transparansi dan koordinasi juga menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, serta menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan relawan diharapkan bekerja sama dalam memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.