Hutan Indonesia adalah jantung kehidupan. Ia menyediakan udara bersih, sumber air, habitat bagi ribuan spesies, dan mata pencaharian bagi jutaan masyarakat lokal. Namun, kini hutan kita menghadapi ancaman serius yang tak bisa lagi diabaikan: Deforestasi legal tinggi. Bukan lagi soal ilegalitas atau pelanggaran kecil, tetapi praktik yang dilegalkan melalui izin resmi yang menyebabkan kerusakan ekosistem secara masif.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan perusahaan memberikan izin pembukaan hutan untuk perkebunan besar, pertambangan, dan proyek infrastruktur. Secara administratif, semua sah. Namun kenyataannya, Deforestasi legal tinggi meninggalkan dampak ekologis dan sosial yang luar biasa. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga tanah dan penyerap air kini gundul. Akibatnya, banjir bandang, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak langsungnya.
Kerusakan hutan akibat deforestasi bukan hanya soal alam. Dampak sosialnya juga sangat besar. Banyak masyarakat adat dan komunitas lokal kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan mata pencaharian mereka. Alih fungsi lahan menyebabkan konflik agraria yang berkepanjangan. Ironisnya, semua ini terjadi secara legal. Deforestasi legal tinggi pada akhirnya menciptakan ketidakadilan, di mana keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian ditanggung masyarakat luas.
Alasan ekonomi sering digunakan untuk membenarkan deforestasi. Investasi dianggap sebagai jalan cepat untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keuntungan dari Deforestasi legal tinggi bersifat jangka pendek, sedangkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang jauh lebih besar. Negara harus menanggung biaya rehabilitasi hutan, penanggulangan bencana, serta dampak kesehatan masyarakat akibat lingkungan yang rusak.
Di tingkat global, persoalan ini semakin mendesak. Hutan Indonesia adalah salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Setiap hektare yang hilang berarti pelepasan emisi karbon, mempercepat pemanasan global, dan memperburuk krisis iklim. Jika Deforestasi legal tinggi terus dibiarkan, upaya Indonesia menurunkan emisi nasional akan sulit tercapai, dan reputasi di mata internasional bisa terganggu.
Oleh karena itu, saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Evaluasi izin konsesi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Izin yang terbukti merusak lingkungan harus ditinjau ulang, bahkan dicabut bila perlu. Langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya memastikan pembangunan berjalan selaras dengan keberlanjutan. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi justru membuka peluang bagi investasi hijau yang bermanfaat jangka panjang.
Transparansi adalah kunci. Data perizinan, luas konsesi, dan dampak lingkungan harus terbuka untuk publik. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa ikut mengawasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa transparansi, Deforestasi legal tinggi akan terus berlangsung di balik birokrasi yang rumit dan lemahnya pengawasan.
Penegakan hukum juga harus diperkuat. Kajian lingkungan jangan hanya formalitas administratif. Pengawasan lapangan perlu konsisten dan independen. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pesan yang harus ditegaskan: merusak hutan tidak dapat dibenarkan, meski legal. Menghentikan Deforestasi legal tinggi membutuhkan keberanian politik dan integritas dalam kebijakan.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media juga sangat menentukan. Edukasi publik dan tekanan sosial dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan. Kesadaran kolektif menjadi kekuatan utama untuk menekan laju deforestasi. Deforestasi legal tinggi hanya bisa ditekan jika semua elemen bangsa terlibat aktif.
Kini Indonesia berada di persimpangan penting. Apakah akan membiarkan hutan terus hilang secara legal, atau berani mengambil langkah tegas demi masa depan yang lestari? Menghentikan Deforestasi legal tinggi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan alam. Keputusan hari ini akan menentukan kualitas hidup dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.