Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Kita sering menyebut Indonesia sebagai bangsa besar yang kaya sumber daya dan budaya. Namun kebesaran itu akan terasa hampa apabila pembangunan belum menjangkau wilayah-wilayah terdepan secara adil. Kunjungan ke Merauke menghadirkan kesadaran yang tidak bisa diabaikan: perbatasan harus menjadi fokus utama kebijakan nasional, bukan sekadar pelengkap dalam perencanaan.
Merauke adalah wajah Indonesia di ujung timur. Dari sanalah hari pertama negeri ini dimulai. Ia bukan sekadar batas geografis, melainkan simbol kedaulatan dan integritas bangsa. Ketika wilayah seperti ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang ekonomi, maka sudah saatnya kita menata ulang orientasi pembangunan.
Perjalanan kami dimulai dari Pasar Merauke, ruang sederhana yang menjadi pusat kehidupan ekonomi rakyat. Di sana, mama-mama Papua berdagang dengan penuh ketekunan. Mereka menjual hasil kebun dan kebutuhan pokok untuk menghidupi keluarga. Ketahanan mereka patut diapresiasi, tetapi penghargaan saja tidak cukup. Negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak—mulai dari akses pembiayaan usaha mikro, stabilitas harga, hingga perlindungan terhadap pasar tradisional agar tidak tergerus oleh sistem distribusi yang timpang. Menguatkan pelaku usaha kecil berarti memperkuat pondasi ekonomi daerah.
Kami juga berbincang dengan para pemuda yang menggantungkan hidup di sektor informal. Mereka memiliki semangat dan aspirasi besar, tetapi peluang kerja yang layak masih terbatas. Generasi muda Merauke ingin berkontribusi bagi daerahnya tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, pengembangan wirausaha lokal, dan investasi produktif harus menjadi prioritas. Memberikan ruang bagi pemuda bukan hanya soal kesempatan kerja, tetapi tentang menjaga harapan dan mencegah lahirnya ketimpangan sosial yang lebih luas.
Di wilayah pesisir, para nelayan bersiap menghadapi laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Potensi perikanan Merauke sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Keterbatasan fasilitas seperti dermaga, penyimpanan hasil tangkapan, dan akses distribusi menghambat peningkatan pendapatan. Jika sektor kelautan didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan. Laut bukan hanya sumber ekonomi, melainkan peluang strategis yang harus dikelola dengan visi jangka panjang.
Kami juga bertemu dengan anak-anak yang belajar dalam kondisi sederhana. Tatapan mereka memancarkan semangat dan cita-cita tinggi. Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial dan masa depan yang lebih baik. Namun semangat itu harus didukung dengan sarana belajar yang layak, tenaga pengajar berkualitas, dan kebijakan pendidikan yang merata. Anak-anak di perbatasan memiliki hak yang sama untuk meraih peluang yang setara dengan anak-anak di kota besar. Tanpa pemerataan pendidikan, ketimpangan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Di Kampung Payung, warga secara swadaya menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Kesadaran lingkungan yang tumbuh dari masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus dimulai dari program besar, tetapi dari kepedulian bersama. Kami turut menanam bibit mangrove sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Meski semangat masyarakat begitu kuat, tantangan nyata masih terlihat. Sebagian rumah belum layak huni. Fasilitas umum membutuhkan peningkatan. Aspirasi mengenai sekolah rakyat menunjukkan kebutuhan mendasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pembangunan tidak boleh berhenti pada proyek simbolik atau pencitraan, melainkan harus menyentuh persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Ketika berdiri di KM 0 Merauke, terasa bahwa titik tersebut bukan sekadar penanda jarak, melainkan simbol dimulainya Indonesia dari timur. Jika wilayah terdepan ini tertinggal, maka ketahanan nasional ikut melemah. Ketimpangan pembangunan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan dan persatuan.
Karena itu, paradigma pembangunan harus bergeser secara tegas. Perbatasan harus ditempatkan sebagai kawasan strategis dengan alokasi sumber daya yang memadai dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar kebijakan berjalan efektif dan terintegrasi. Infrastruktur dasar, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan mutu pendidikan, dan perlindungan lingkungan harus dirancang sebagai satu kesatuan visi.
Keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Apakah pemuda memperoleh pekerjaan yang layak? Apakah nelayan mendapatkan harga jual yang adil? Apakah pedagang kecil merasa terlindungi? Apakah anak-anak belajar dalam fasilitas yang memadai? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan sejauh mana negara benar-benar hadir.
Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh jika seluruh wilayahnya tumbuh bersama. Tidak boleh ada daerah yang merasa dilupakan. Tidak boleh ada warga yang merasa menjadi bagian dari pinggiran negeri sendiri. Membangun Merauke berarti memperkuat Indonesia dari fondasi terluarnya.
Kini waktunya bertindak dengan komitmen yang jelas dan konsisten. Perbatasan bukan beban, melainkan sumber kekuatan nasional. Jika kita sungguh ingin Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat, maka pembangunan harus dimulai dari wilayah terdepan dan terluar. Dari sanalah kita meneguhkan bahwa Indonesia berdiri kokoh—tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.